SURABAYA - Menjelang pelaksanaan ujian nasional 2009, SMKN 7 Surabaya malah diributkan kasus penganiayaan, turunnya kinerja guru, serta kampanye terselubung calon anggota legislatif. Berbagai ketidakberesan itu terungkap setelah salah seorang siswa, Ricky Ardianto, melapor ke Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Sahudi kemarin (10/3).
Ricky menceritakan, sejak posisi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dijabat Bambang Dwi Yuwono, dirinya merasa proses belajar mengajar di sekolahnya tidak nyaman lagi. Pasalnya, Bambang yang sebelumnya menjabat wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana itu dikenal suka "main tangan". Setiap ada siswa yang terlambat, Bambang tidak sekadar mengingatkan. "Biasanya, Pak Bambang langsung memukul siswa tanpa bicara lebih dulu. Malah sering menggunakan pentungan satpam," ujarnya.
Tidak hanya keterlambatan, Ricky juga mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh siswa sering berbuntut sanksi pemukulan.
Puncak kekesalan Ricky terjadi saat tryout ujian nasional SMK Jumat lalu (6/3). Mantan ketua OSIS itu mengaku, sebenarnya dirinya bersama sekitar 20 siswa lain tidak terlambat datang. Bahkan, masih ada sisa waktu lima menit sebelum waktu doa bersama dimulai. "Tapi, saya dan teman-teman lain langsung dihadang di depan pagar, kemudian dipukul dengan tongkat," terangnya.
Ricky masih beruntung lantaran tongkat yang dipukulkan Bambang tidak mengenai tubuhnya. Tongkat itu hanya memecahkan kaca helm yang digunakan Ricky untuk menangkis. "Teman saya ada yang memar. Tapi, mereka tidak berani protes karena sudah kelas tiga. Takut ijazahnya ditahan," jelasnya.
Setelah membulatkan tekad, akhirnya hanya Ricky yang melapor. Tidak hanya kasus pemukulan, tapi dia juga melaporkan adanya kampanye calon anggota legislatif di sekolah serta kinerja kepala sekolah baru yang menurun. Menurut dia, sejak kepala sekolah berganti, sekolahnya semakin semrawut. ''Kepala sekolahnya jarang ada di sekolah. Paling-paling datang sebentar, duduk-duduk, lalu pergi lagi," ujarnya.
Menurut Ricky, kondisi itu membuat kinerja para guru ikut kendur. Ada yang sering membolos karena tidak ada pengawasan dari kepala sekolah. Padahal, ketika masih dipegang kepala sekolah lama, situasi di sekolahnya tergolong kondusif. Kepala sekolah lama selalu melakukan pengawasan di sekolah.
Kasus lain yang juga dilaporkan Ricky adalah kampanye terselubung calon anggota legislatif ke sekolahnya melalui tes IQ sebelum tryout. Hasil tes IQ itu diberikan kepada siswa dalam amplop. Nah, di dalam amplop tersebut terdapat kartu nama salah satu calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Laporan Ricky kemarin langsung ditanggapi serius oleh Dispendik Surabaya. Kepala Dispendik Sahudi meminta agar kepala sekolah dan Wakasek Bidang Kesiswaan SMKN 7 segera menghadap. Sayang, dua orang itu tidak bisa datang karena sedang menghadiri lomba keterampilan sekolah di Kediri.
Akhirnya, sekolah mengirimkan Wakasek Bidang Kurikulum Firdaus. Saat ditanya, Firdaus membantah tudingan di sekolahnya ada pemukulan.
Menurut dia, Bambang hanya menggiring siswa agar segera masuk ke kelas masing-masing. Bambang memang membawa tongkat, namun tidak digunakan untuk memukul.
Sementara itu, Sahudi menyatakan belum bisa memberikan keputusan apa pun atas laporan Ricky tersebut. Dispendik akan melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait terlebih dahulu. "Pihak-pihak yang bersangkutan harus bisa membedakan antara penegakan disiplin dan tindak kekerasan. Kalau action itu dalam rangka mendisiplinkan siswa, maka tidak apa-apa. Tapi, jangan sampai menjadi tindak kekerasan atau bullying," tegas Sahudi.
Jika tindakan Bambang dianggap sebagian besar siswa sebagai bentuk pendisiplinan, sangat mungkin wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu lolos dari sanksi. Namun, jika tindakan tersebut dianggap sebagai tekanan dan mengakibatkan siswa tidak nyaman di sekolah, itu bisa dianggap sebagai bullying. "Siswa bersekolah itu kan harus enjoy,'' ujarnya.
Untuk kasus kampanye caleg di sekolah, Sahudi juga berjanji menyelidiki lebih dalam. Pasalnya, sekolah mengaku hanya menerima proposal tes IQ gratis. Mereka tidak tahu asal kartu nama caleg tersebut. ''Yang jelas, kampanye politik di sekolah itu tidak dibenarkan,'' kata mantan kepala SMAN 15 itu.
Sahudi menegaskan,pihaknya akan menindak tegas bila guru atau bahkan kepala sekolah terlibat. Lingkungan sekolah seharusnya hanya untuk pendidikan formal, bukan ajang berpolitik. "Kalau urusan caleg yang berkampanye, biar KPU yang menindak tegas," ujarnya.
Anggap Cari Perhatian
Ketika diklarifikasi, Kepala SMKN 7 Hamdan Maknun menyatakan bahwa yang terjadi di sekolahnya hanya dibesar-besarkan. Permasalahan sebenarnya tidak serumit itu. Menurut dia, pada saat tryout ujian nasional beberapa hari lalu, ada beberapa siswa yang tidak kunjung masuk. Karena itu, guru-guru menyuruh mereka segera masuk. "Pak Bambang mengacung-ngacungkan tongkat untuk membuat siswa berlari ke kelas," ujar Hamdan.
Dia menambahkan, yang dipukul bukan badan siswa, melainkan hanya jaket, tas, maupun pagar besi. Saat dipukul, anak-anak tersebut malah tertawa, bukan menangis seperti orang kesakitan. "Yang melaporkan itu hanya mencari sensasi. Dia memang tergolong siswa yang perlu mendapatkan pembinaan," katanya.
Hamdan juga membantah keras tudingan merosotnya kinerja guru sejak SMKN 7 dia pimpin. Apalagi tuduhan bahwa dia jarang berada di sekolah. Hamdan menyatakan, dirinya selalu berada di sekolah, bahkan kerap hingga larut malam. Namun, dia mengakui biasa menyuruh orang lain untuk urusan-urusan kecil. "Namanya kepala sekolah, mana bisa memimpin tanpa datang ke sekolahnya," ujarnya. (sha/fat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar